Koran Jurnal, Pasuruan – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Wakil Komisi IV DPR RI, KH. Hasan Aminuddin dan Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf melakukan panen dan tanam perdana padi di Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (12/01/2020).
“Hari ini adalah bagian dari konsolidasi, tekad dan kemauan kita agar besok kita siap kerja lebih baik dan terarah,” kata Syahrul.
Membicarakan pertanian, Menurut Syahrul, adalah berbicara soal lapangan, bagaimana mempersiapkan bibit dan benih yang baik, budidaya yang tepat, manajemen air yang efektif dan efisien, karena dengan itu semua produktivitas akan meningkat.
Bupati Pasuruan, M. Irsyad Yusuf dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kabupaten Pasuruan surplus beras sebesar 2,65 persen.
“Pasuruan mempunyai luas lahan sawah seluas 39.804 hektar dengan indeks pertanaman 2,6 dan produksi beras sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 4.403,700 ton, sementara kebutuhan sebesar 4.301,936 ton per tahun,” ungkap Irsyad.
Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan produksi menurut Bupati M. Irsyad Yusuf adalah meningkatkan indeks pertanian yang semula 200 menjadi 300 dengan membangun sumur pompa oleh petani secara swadaya sebanyak 1.338 unit dan pencetakan sawah baru kurang lebih seluas 266 hektar. Atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Pasuruan tersebut, Mentan Syahrul memberikan apresiasi tinggi dengan secara simbolis menyerahkan bantuan pertanian.
Pada kesempatan itu juga, di hadapan petani yang hadir, Mentan Syahrul meluruskan perihal informasi kelangkaan pupuk subsidi yang dalam beberapa hari terakhir merebak.
“Pupuk baru dibagi kok dibilang langka?, apa betul pupuk tidak ada?. Padahal tahap pertama baru diturunkan. Jangan sampai ada yang mau mendapat jatah lebih atau mengalihkan ke tempat lain. Dan jika itu terjadi, maka akan saya lawan, tentu dengan dukungan Bapak-bapak semua, Pak Bupati dan juga Pak Kiayi Hasan, setuju?,” tegas Syahrul.
Langkah untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi sesungguhnya sudah dilakukan dengan menerapkan metode verifikasi data melalui e-RDKK oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
“Setelah dicek, ternyata alokasi pupuk itu ada. Cuma belum dibagi secara merata karena ada e-RDKK yang belum berjalan dengan baik. Ada kendala teknis, KTP yang tertukar dan lain sebagainya. Selama ada di e-RDKK dan CPCL pasti pupuk itu akan diterima. Jangan, tidak ada di e-RDKK dan CPCL dia minta,” kata Syahrul.(hum/red)
