Koran Jurnal, Jakarta – Pos Indonesia (Persero) terus berupaya untuk menuntaskan penyaluran BLT BBM hingga ke daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan). Para penerima bantuan juga sangat bersyukur dan menaruh apresiasi terhadap pemerintah karena menerima BLT BBM dan bansos sembako.
Executive General Manager Pos Batam, Elan, menyebutkan bahwa penyaluran BLT BBM di Kota Batam telah mencapai 95 persen, atau telah disalurkan kepada 29.059 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pihaknya, lanjut Elan, melakukan strategi percepatan dan memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM dimana dengan tim yang terdiri dari 20 petugas Pos berupaya maksimal melayani 10-12 pulau di tiga wilayah kecamatan dengan menggunakan transportasi air. Disisi lain, penyaluran di wilayah terdepan harus memiliki strategi khusus karena kerap terkendala sinyal.
“Kepulauan memiliki karakteristik yang harus kita khususkan pelayanan kepada KPM. Kami melakukan strategi percepatan dan memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM,” jelas Elan kepada media, Minggu (25/9/2022) kemarin.
Elan berharap, kerja sama dan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemkot Batam, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan setempat, dan aparatur keamanan TNI/Polri dapat terus terjalin untuk kemudahan dalam menyalurkan bantuan kepada penerima.
Salah satu warga di Pulau Kasu, Kota Batam Rusmiana, sangat Bahagia karena tidak mengalami kesulitan saat menerima bantuan.
Uang bantuan ini, kata Rusmiana, akan dipakai untuk kebutuhan rumah dan anak sekolah. Sebelumnya, dirinya harus pergi ke kecamatan sedangkan sekarang petugas Pos datang ke pulau.
“Kalau sekarang petugas Pos datang ke pulau. Kita tinggal datang, dan antre. Alhamdulillah uangnya diterima utuh,” ungkap Rusmiana.
Sementara itu, di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran BLT BBM untuk KPM dilaksanakan oleh Kantor Pos Wates selama 2 hari, yakni tanggal 21 s/d 22 September 2022.
Tim Monitoring Kapanewon Wates yang dipimpin oleh Kepala Jawatan Sosial, Fajar Pramukti SE MM mengatakan, masyarakat antusias datang ke Kantor Pos Wates untuk menerima BLT BBM senilai Rp. 300.000,- untuk 2 bulan, September dan Oktober 2022. KPM yang datang mengambil BLT BBM hanya perlu menyertakan Undangan, KTP KK asli dan fotocopy serta wajib mentaati protokol kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga memberikan edukasi kepada KPM agar BLT yang telah diterima dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari, bukan untuk kebutuhan konsumtif lainnya bahkan yang dilarang seperti minuman keras dan judi.
Terkait penyaluran BLT BBM ini, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia, Tonggo Marbun mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos menjadi panduan PT Pos dalam menyalurkan BLT BBM sehingga dapat dipastikan penyalurannya Tepat Sasaran.
Sebelumnya, di Papua, Menteri Sosial Tri Rismaharini menggandeng para kepala suku hingga tokoh agama dalam proses penyaluran BLT BBM, untuk mempermudah KPM yang memiliki kendala untuk datang langsung ke Kantor Pos.
“Di pegunungan seperti di Papua, kami akan siapkan khusus, kami sudah sepakat dengan PT Pos kami akan siapkan, kami akan kerjasama dengan kepala suku adat, kemudian dengan pemda dan tokoh agama untuk membagi salurkan di sana dengan melakukan penerbangan khusus ke sana, itu sudah kami janjikan,” tutur Risma, panggilan akrab Menteri Rismaharini, saat konferensi pers.
Risma juga menerangkan, untuk penyandang disabilitas maupun warga yang sedang dalam kondisi sakit tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pos.
Sedangkan untuk penerima manfaat yang memang belum menerima BLT bisa langsung melaporkan ke berbagai saluran yang disiapkan. Mulai dari command center hingga situs Usul Sanggah.
Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran BLT BBM, jika dibandingkan dengan BLT Covid-19 lalu.
Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.
“Pemerintah berusaha keras memastikan memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan,” ujarnya kepada awak media, Minggu (25/9) lalu.
