Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2019, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2019).
Acara bertemakan “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0” ini resmi dibuka, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dari pantauan jurnalis dilokasi, tampak hadir dalam Rakornas Transmigrasi 2019, sejumlah pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali, ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa defitinitf di luar Jawa.
“Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko dalam sambutannya.
Sementara itu, sambung Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektare sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun.
“Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru,” jelas Eko.
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014.
“Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang,” tutur Eko.
Dalam kesempatan sama, Wapres JK mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah lama dijalankan pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. Transmigrasi diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.
“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan,” tukas Wapres JK.
JK menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah.
“Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,” pungkas Wapres JK.(okz/red)
