Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) akhirnya melepas 1.619 ton produk impor hortikultura yang berada di tiga pelabuhan, yakni Belawan, Tanjung Perak dan Tanjung Priok.
Sebelumnya, Barantan menahan sejumlah produk impor hortikultura berupa cabe kering, klengkeng, jeruk, anggur, apel yang berasal dari beberapa negara lantaran tidak adanya dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Diketahui penahanan produk-produk impor hortikultura tersebut dilakukan sejak tanggal 27 Agustus hingga 30 September 2022.
“Seluruh produk hortikultura ini telah melalui serangkaian tindakan karantina, dan dipastikan sehat dan aman. Tertahannya komoditas tersebut akibat tidak adanya dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH),” kata Kepala Barantan, Bambang, saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).
Dijelaskan Bambang, RIPH merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Hortikultura dan digunakan sebagai perizinan impor komoditas hortikultura yang telah berlaku sejak diterbitkannya Permentan No. 39 Tahun 2019 dan tetap berlaku hingga saat ini. Penerbitan Permentan No. 05 Tahun 2022 tentang pengawasan RIPH adalah penugasan kepada Barantan untuk mengawasi seluruh produk impor hortikultura yang wajib RIPH sesuai dengan peraturan sebelumnya.
Menurut Bambang, serangkaian pengujian keamanan pangan yang tepat, yakni telah memiliki Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium yang teregistrasi sesuai Permentan 55 Tahun 2016. Selain itu dipastikan bebas dari hama dan penyakit yang berbahaya atau telah memiliki jaminan kesehatan media pembawa dengan telah adanya phytosanitary certificate (PC) dari negara asal.
“Jadi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” tambahnya.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika mengapresiasi respon cepat Kementan melalui Barantan untuk menindaklanjuti rekomendasi ORI.
“Saat ini kami melihat ada dua Kementerian yang mengatur perizinan importasi hortikultura. Untuk itu saya berjanji akan menindaklanjuti guna mengharmoniskan ketentuan tersebut melalui Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Yeka, di Kantor Barantan Kementerian Pertanian.
Yeka juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan beberapa butir rekomendasi yang harus dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.
“Saya mengapresiasi Barantan atas pelepasan terhadap kontainer yang tertahan saat ini,” tambahnya.
Sementara Niken Ariati, Tim Stranas PK-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa penahanan kontainer oleh Barantan berakibat kepada buruknya kinerja pelabuhan. Sebelumnya kinerja layanan Barantan dipelabuhan diakui terbaik dalam penilaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Untuk mencegah hal ini terjadi kembali maka KPK memerintahkan agar pelaksanaan regulasi ini diintegrasikan dalam sistem INSW dan NK.
“Kami telah memberikan waktu dua minggu, dan akan kami evaluasi,” beber Niken.
