Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres pada Senin 22 April 2024 mendatang, kalangan mahasiswa pun telah menentukan sikapnya.
Antara lain seperti yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Bung Karno (UBK).
“Kami BEM UBK tidak memiliki agenda pergerakan maupun aksi terkait PHPU 2024 di MK,” kata Ketua BEM FISIP UBK Roniko Van Basten Gultom, Kamis (18/4/2024).
Niko, sapaan akrabnya, menyebutkan sekalipun ada yang turun aksi dipastikan tak akan membawa nama kampus UBK melainkan ikut ke organisasi luar.
“Apabila ada mahasiswa UBK yang terlibat aksi maka dipastikan bahwa tidak akan membawa nama BEM UBK tetapi kemungkinan akan bergabung dengan organ eksternal seperti LMND dan GMNI,” tuturnya.
Pihaknya menegaskan bahwa seluruh keorganisasian mahasiswa di kampusnya saat ini tengah fokus persiapkan ajang pemilu raya atau Pemira guna tentukan Ketua BEM dan perangkatnya di periode yang baru.
Terlebih pelaksanaan kegiatan tersebut sama momennya dengan agenda yang ada di MK.
“BEM FISIP UBK sedang fokus mempersiapkan Pemira yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 dan Munas HIMAKOM tanggal 22 April 2024,” ucapnya.(*)
