Koranjurnal.co.id, Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono bertindak selaku Inspektur upacara pada acara serah terima jabatan (Sertijab) sepuluh jabatan Pati (Pejabat Tinggi) diantaranya delapan jabatan strategis dan dua jabatan fungsi organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, yang dilaksanakan di Markas Kodam III/Siliwangi, Bandung, Selasa (14/11/2017).
Kesepuluh jabatan yang diserahterimakan tersebut meliputi Pangdam III/Siliwangi dari Mayjen TNI Herindra kepada Mayjen TNI Donni Monardo, Pangdam IV/Diponegoro dari Mayjen TNI Tatang Sulaiman Kepada Mayjen TNI Wuryanto, Pangdam V/Brw dari Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A., kepada Mayjen TNI Arif Rahman, M.A.
Selain itu juga diserahterimakan jabatan Pangdam XVI/Ptm dari Mayjen TNI Doni Munardo kepada Mayjen TNI Suko Pranoto, Danpuspenerbad dari Mayjen TNI Suko Pranoto kepada Brigjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H.,
Gubernur Akmil dari Mayjen TNI Arif Rahman, M.A., kepada Brigjen TNI Eko Margiyono, M.A.,
Danpusterad dari Mayjen TNI Hadi Prasojo kepada Mayjen TNI Hartomo, Aspam Kasad dari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah kepada Brigjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Aster Kasad dari Mayjen TNI Widagdo H. Sukoco kepada Brigjen TNI Supartodi serta Danpusintelad dari Brigjen TNI Herianto Syahputra S.I.P., M.Si., kepada Kolonel Inf Djaka Budhi Utama, S.Sos.
Dalam amanatnya Kasad mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari sistem pembinaan organisasi guna pembaruan dan penyegaran pemikiran dalam rangka kemajuan organisasi.
Tour of Duty dan Tour of Area juga merupakan proses untuk memberikan pengayaan dan pengalaman serta menjaga kesinambungan kepemimpinan di tubuh TNI AD, yang pelaksanaannya menaati prinsip-prinsip pembinaan personel, yang salah satunya adalah the right man on the right place atau menempatkan personel yang tepat pada jabatan yang tepat.
Rotasi jabatan di lingkungan TNI AD juga menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi TNI AD terus berjalan seiring dengan meningkatnya profesionalitas Sumber Daya Manusia, nilai etika dan budaya kerja, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan jajaran TNI AD.
Sebagai Negara yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang sangat besar serta kekuatan ekonomi yang tumbuh semakin besar, Indonesia harus membentengi diri dari berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks. Indonesia memerlukan TNI yang kuat dan profesional dalam membangun Bangsa, serta mampu menangkal setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan Bangsa dan keutuhan NKRI.
Terkait dengan hal tersebut, KSAD menekankan kepada para Pangdam yang baru melaksanakan serah terima untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayahnya masing-masing terhadap berbagai gangguan yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI.
“Saya minta agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di Kotama masing-masing dalam mengelola potensi konflik yang mungkin terjadi, menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan Negara matra darat serta pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan melaksanakan pembinaan teritorial untuk mendukung tugas pokok TNI AD,” ujar KSAD.
KSAD juga menegaskan bahwa amanah TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dilandasi oleh kemauan yang kuat untuk berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas dalam menjalankankan tugas. Komitmen seperti inilah yang telah menjadikan dan menjaga TNI maupun TNI AD sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat saat ini, sebagaimana hasil survey Litbang Kompas yang diumumkan tanggal 21 Oktober yang lalu, dimana TNI mendapatkan kepercayaan masyarakat hingga 94%, meningkat dari tahun sebelumnya.
Berkaitan dengan akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018, KSAD menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 34 tentang TNI, saya ingin tegaskan agar sikap netralitas dan memegang teguh ketentuan demokrasi harus dijunjung tinggi. Jangan biarkan prajurit kita, baik perorangan maupun satuan terpengaruh atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, karena TNI hanya mengenal politik Negara,” tegas KSAD.
Pewarta : Anton/disp.
