Koran Jurnal, Jakarta – Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah atau bupati dari seluruh Indonesia, bertempat di Auditorium BPH Migas, Jakarta, Rabu (29/01/2020).
Pertemuan yang dihadiri 22 bupati dari undangan 70 bupati dan Badan Usaha Penugasan P3JBT dan P3JBKP itu guna membahas persiapan pelaksanaan pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga tahun 2020.
“Hari ini kita mengundang 70 bupati di seluruh Indonesia. Tapi yang bisa hadir 22 bupati. Lainnya diwakili oleh para Sekda,” kata Ibnu Fajar, Komite BPH Migas dalam acara jumpa pers.
Dalam pertemuan itu, BPH Migas meminta komitmen para kepala daerah untuk turut serta mendukung dan mengawasi lembaga penyalur BBM 1 Harga.
“Kita (BPH Migas) meminta keterlibatan mereka (para bupati) dalam pembangunan penyaluran bahan bakar minyak dan ikut mengawal lembaga-lembaga penyalur BBM tiap daerah,” ujarnya.
Sedikitnya terdapat 170 lembaga penyalur BBM 1 Harga dari yang ditargetkan sebanyak 330.
Pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan BBM 1 Harga ke daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan dan terluar.
Daerah 3T itu sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi terhambat, dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata.
Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa mengatakan, bahwa BPH Migas akan terus berkomitmen untuk mengawal pembangunan penyalur BBM 1 Harga mulai 2020-2024 sebanyak 330 lokasi.
“Kita ditargetkan sampai dengan akhir 2024, akan terbangun penyalur 500 Lokasi Penyalur BBM 1 Harga. Untuk 2020 sendiri, lokasi penyalur BBM 1 Harga akan tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten dan 83 Kecamatan,” katanya saat rapat koordinasi tersebut.(red)
