Categories
Polhukam

Pemerintah Tetapkan 4 Pulau Masuk Wilayah Provinsi Aceh

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan empat pulau, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan bersama oleh Wakil Ketua DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, didampingi Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyampaikan jajaran Polkam akan menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut.

“Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh,” ujar BG.

Lebih lanjut, Menteri BG menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah akan terus dilakukan secara dialogis, obyektif, dan damai demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.

“Kebijakan Presiden Prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” tambah Menko Polkam.(**)

Categories
Kesehatan

Ini Upaya Pemerintah DKI Jakarta dan Sumatera Utara dalam Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Utara terus menangani penambahan kasus harian Covid-19 di wilayahnya. Dua wilayah administrasi ini memiliki tantangan karena penambahan kasus harian yang tinggi hingga hari ini, Rabu (05/08/2020).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan bahwa DKI Jakarta menerapkan strategi seperti di tingkat pusat. Ada testing, lacak, dan isolasi. Testing dilakukan secara masif melalui dua strategi, yakni melakukan tracing kontak dan melalui aktif case finding.

Saat ini DKI Jakarta telah memiliki 54 laboratorium jejaring yang bisa mendeteksi. Bersama dengan rumah sakit, laboratorium BUMN maupun Swasta, semuanya berkolaborasi dalam memenuhi upaya mendeteksi mata rantai penularan Covid-19.

“Warga DKI Jakarta sudah mandiri untuk melakukan testing melalui laboratorium dan Rumah Sakit swasta. Jumlah orang yang diperiksa sudah lebih dari 418.000 dengan kapasitas 10.000 lebih dalam sehari. 49% adalah gratis melalui laboratorium pemerintah, sedangkan 51% melalui laboratorium swasta,” ujarnya melalui ruang digital di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta, Rabu (5/8).

Widyastuti juga menambahkan bahwa dalam melakukan tracing, timnya terbantu oleh keterampilan teman-teman di puskesmas yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman pada saat era flu burung dan difteri.

“Begitu ada laporan informasi kasus positif dari rumah sakit ke Dinas Kesehatan, kami secara sistem menyampaikan ke teman-teman kami di puskesmas, sehingga mereka tahu, siapa dan dimana warga yang perlu di tracing,” tambahnya.

Adapun tantangan yang dihadapi yaitu adalah masih adanya persepsi dari masyarakat bahwa Covid-19 itu bukan ancaman.

“Pelanggaran mengenai pemakaian masker sudah luar biasa, yg pertama dengan denda uang sudah mengumpulkan lebih dari 2 Milyar Rupiah dari pelanggaran. Selain itu ada denda sanksi sosial dengan membersihkan lingkungan sekitar sambil memakai rompi bertuliskan pelanggar PSBB,” lanjutnya.

Adapun upayanya yaitu dengan mengajak setiap individu menjadi agen perubahan terhadap lingkungan sekitarnya, pastikan bahwa jangan sampai tertular dan jangan sampai jadi sumber penularan bagi orang lain maupun orang-orang tersayang di sekitar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis menjelaskan, rumah sakit swasta di Sumatera Utara telah melakukan uji laboratorium dan sekitar 23.000 yang belum dikeluarkan.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah banyak korban-korban Covid-19 yang meninggal dunia antar provinsi ditempatkan di pemakaman Kota Medan.

“Kita menginginkan gugus tugas provinsi menjembatani tempat pemakaman kabupaten di luar kota Medan yang bertetangga. Namun setelah kita sosialisasikan, akhirnya beberapa kabupaten sekitar Medan memiliki pemakaman sendiri sehingga mengurangi beban kota Medan,” jelasnya.

Adapun menurut Riadil, upaya bersama yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penyekatan-penyekatan terhadap daerah dicurigai, meningkatkan kapasitas laboratorium dan rumah sakit umum daerah serta menyiapkan relawan-relawan medis.(pus/red)