Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar group diskusi (Focus Group Discussion) yang membahas pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, bertempat di Grand Zuri Hotel BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (04/07/2019).
“Maksud dan tujuan dari FGD ini salah satunya adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam acara tersebut.
Fanshurullah menjelaskan bahwa saat ini rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya dilakukan oleh BAPPENAS telah mencapai 90 persen dan dipastikan ibu kota yang terpilih berada di Kalimantan.
“Dengan demikian perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya dibidang Gas Gumi khususnya di Pulau Kalimantan,” tukasnya.
Lebih lanjut, Fanshurullah mengungkapkan, manfaat pengembangan gas bumi di Kalimantan adalah untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan energi, sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh dan meningkat.
“Ini juga sebagai upaya mewujudkan program Pemerintah dalam pemenuhan energi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Termasuk menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan),” bebernya.
Manfaat berikutnya, tambah Fanshurullah, untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, Pembangkit Listrik hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan.
“Dan mewujudkan Kalimantan menjadi kawasan Green Energy,” ujarnya.
Acara FGD ini dihadiri para narasumber, praktisi, politisi, akademisi dan pejabat pemerintah daerah terkait. Yakni diantaranya, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Ihwan Datu Adam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Tri Dewi Virgiyanti, Adrianov Chaniago, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas Kementerian ESDM, dan perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah, perwakilan Pemprov Kalimantan Barat, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur beserta perwakilan dari Pemkab/Pemkot.(ant/red)
