Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menerima hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019 yang meliputi antara lain penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah, efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
“Penyediaan data informasi geospasial memiliki peran signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi geospasial,” kata Bambang sesuai menghadiri Rakornas Informasi Geospasial 2019 bertema “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial”, di Jakarta, Rabu (27/03/2019).
Bambang menuturkan untuk mendapatkan gambaran geospasial yang tajam dan akurat sudah tentu diperlukan informasi geospasial yang lebih rinci.
Dia menuturkan rakornas itu diselenggarakan dalam konteks yang strategis karena waktunya bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hasil rakornas itu akan mempertajam rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024, karena penyusunan RPJMN tidak hanya didasarkan pada analisis ekonomi tapi juga pada analisis lokasi dan kewilayahan.
“Ketersediaan data informasi geospasial akan sangat memudahkan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pencapaian prioritas pembangunan nasional,” tuturnya.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan rakornas itu mencatat sejumlah arah kebijakan dan strategi.
Arah kebijakan pertama adalah mendorong peningkatan penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah secara berkala dengan fokus pada data akuisisi skala 1:25.000 dan 1:5.000 dalam ukuran milimeter.
Kedua, meningkatkan efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan pendekatan desain jaringan hibrid.
Ketiga, meningkatkan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia informasi geospasial berkualitas dalam upaya menyediakan permintaan melalui peningkatan sumber daya manusia terutama S1 di pemerintah daerah.
Keempat, mempercepat penetapan batas wilayah negara dan administrasi dengan pendekatan kurva tertutup.
Hasanuddin menginginkan agar data dan informasi yang sudah diproduksi oleh BIG maupun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa ditempatkan di satu jaringan online portal yang kemudian bisa diakses sebanyak mungkin secara gratis oleh berbagai pihak di Indonesia.
“Jadi di negara yang sebesar Indonesia ini pengelolaan informasi geospasial sentralistik hanya umumnya oleh BIG untuk peta-peta dasar. Nah ini nampaknya berikutnya Indonesia perlu punya semacam lembaga yang khusus menangani informasi geospasial di level provinsi sehingga masalah-masalah penataan ruang pembangunan di level tapak, mitigasi bencana yang terjadi di level tapak itu bisa ditangani cepat oleh daerah yang bersangkutan,” ujarnya.
Acara Rakornas IG 2019 diikuti oleh ratusan peserta dari Kementerian dan Lembaga dan stakeholder.(ant/red)
