Koranjurnal.co.id, Jakarta – Rizal Ramli mendukung ambang batas pencalonan presiden 20 persen (presidential threshold), dihilangkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kekhawatiran penerapan PT (Presidential Threshold) tersebut dianggap menciderai aspirasi rakyat dan seolah melanggengkan politik dagang sapi atau jual beli jabatan.
“Yang terjadi adanya threshold 20 persen buntutnya untuk melanggengkan dagang sapi dengan partai-partai pendukung, kalo dukung ‘Jokowi’ dapat apa?. Ini merusak amanah demokrasi dan tidak sesuai dengan UUD 45,” kata Rizal Ramli dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin sore (09/07/2018).
Selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Rizal juga menilai PT tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga negara yang memiliki peluang untuk dipilih oleh rakyat.
“Siapapun warga negara bisa jadi presiden, tidak ada batasan 20 atau 30 persen,” tandasnya.
Mantan menteri kemaritiman di masa kabinet kerja tersebut, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut jika ambang batas dinolkan (dihilangkan) bakal memunculkan banyak calon.
“Ada kekhawatiran kalau (PT) nol calonnya banyak. Tidak ada masalah karena nanti (calonnya) pada gelontoran. Tidak usah pusing sehingga tidak perlu dagang sapi. Pak Jokowi juga tidak usah takut, pak Jokowi pasti masuk top two (dua besar),” ujarnya.
Namun, tambah Rizal, kalau memang nanti ujungnya Jokowi bakal kalah, menurutnya memang sudah keinginan rakyat.
“Kalau nanti tahap berikutnya kalah, berarti rakyat ingin perubahan,” imbuhnya.
Rizal menyebutkan penetapan ambang batas berdasarkan perolehan kursi di Pemilu 2014 sama saja membohongi rakyat. Karena ketika itu rakyat tidak tahu suaranya bakal dipakai untuk pemilihan lima tahun berikutnya.
“Apalagi penetapan 20 persen berdasarkan pemilu 5 tahun lalu kita tidak dikasih tahu bahwa suara kita akan menentukan pilpres 2019,” cetusnya.
Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan sejumlah tokoh lainnya.(ton/mrd)
