Koran Jurnal, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakorbangtas) Tahun 2023 di Jakarta, Senin, (11/12/2023).
Dalam rapat ini, BNPP terus membangun sinergitas dan keselarasan komunikasi dengan 27 kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi anggota BNPP, bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di 18 provinsi dan 54 kabupaten/kota.
Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin membuka Rakorbangtas Tahun 2023 mewakili Pelaksana harian (Plh). Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.
Dalam kata sambutannya, Jeffry menjelaskan komunikasi bersama K/L dan BPPD sangat dibutuhkan agar pengelolaan batas negara tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan nasional.
Target wilayah pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara terdiri atas 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi, 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Selain itu pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk.
“Dalam Rakorbangtas, kita ingin mengontrol program dan kegiatan yang sudah terlaksana pada Tahun 2023, program dan kegiatan yang masih dikerjakan atau tertunda karena menemui kendala dan hambatan,” jelas Jeffry.
Jeffry menerangkan, pembangunan perbatasan negara sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang dioperasionalkan ke dalam visi BNPP, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong di Perbatasan Negara”.
Pada tahun 2023, Pemerintahan Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,717 triliun dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp4,114 triliun.
“Forum Rakorbangtas ini mempunyai arti penting dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan,” tambah Jeffry.
Ia juga menegasakan, BNPP telah melakukan upaya-upaya peningkatan layanan sosial dasar dan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, dengan dukungan infrastruktur strategis yang diperluas.
Antara lain dengan pembangunan jalan paralel perbatasan, jalur tol laut, bandara, dan pelabuhan/dermaga.
BNPP juga telah mengubah wajah beranda negara Indonesia dengan dukungan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara yang ditandai dengan telah dibangunnya 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
“Di mana 8 PLBN telah beroperasi dan 5 PLBN akan segera beroperasi,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, BNPP, Farida Kurnianingrum selaku ketua panitia menjelaskan bahwa, tujuan dari pelaksanaan Rakorbangtas Tahun 2023 adalah untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan perbatasan negara secara terpadu dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.
“Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ungkap Farida
Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pengelolaan BWN-KP, lanjut Farida, berdasarkan fokus pada Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan BWN-KP tiap tahunnya, diperlukan dukungan pendanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tetap fokus pada pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas negara, pembangunan kawasan perbatasan.
“Dan yang terakhir tentunya sistem tata kelola perbatasan negara yang berkelanjutan,” pungkasnya.(hum)
