Tag: Menteri

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Didampingi Wapres Ma’ruf Amin Umumkan 6 Calon Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan 6 calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020).

“Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” ujar Presiden.

Kemudian Presiden memanggil dan memperkenalkan para calon menteri tersebut satu per satu.

Pertama, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.

“Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Ibu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial,” ujar Presiden.

Kedua, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Presiden

Ketiga, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

“Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian Direktur Utama PT. Asahan Alumunium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan,” kata Presiden.

Keempat, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

“Beliau adalah tokoh muslim, Ketua PP GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” ujar Presiden.

Kelima, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Presiden

Keenam, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

“Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan,” ujar Presiden.

Menutup pengumuman, Presiden menyampaikan bahwa keenam menteri tersebut akan dilantik besok hari.

“Saya rasa itu perkenalan yang saya sampaikan pada sore hari ini dan pelantikan akan dilaksanakan insyaallah besok pagi,” pungkasnya.(Ist/red)

Categories
Polhukam Politik

Selain Desak Amandemen UUD 1945, RIB dan Forum OKP Nasional Juga Usulkan Jatah Menteri untuk PDI-P dan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.

“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen,  ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.

Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.

“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang,  biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.

“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.

“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.

Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB,  diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.

“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi,  Pimpinan MPR,  Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)

Categories
Polhukam

Soal Usulan Nama Calon Menteri, Haidar Alwi: Jokowi Tau Persis Siapa dan Apa yang Dibutuhkan

Koran Jurnal, Jakarta – Gabungan lintas organisasi relawan yang berisi para aktifis melakukan diskusi terbuka bertema “Komposisi Kabinet Kerja Ideal Menuju Indonesia Unggul”, di Apollo Cafe Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (03/08/2019).

Penyelenggaraan diskusi tersebut kolaborasi antara Gerakan Relawan Untuk Demokrasi (Garuda) bersama Forum Relawan Demokrasi (Foreder) dan Aliansi Relawan Jokowi (ARJ).

Hadir sebagai pembicara, tokoh gerakan anti radikalisme dan intoleransi, Haidar Alwi, aktivis Prodem, Bursah Zarnubi, dan praktisi geologi dan tambang, Alimin Ginting, serta Direktur Central Budget Analysis, Ucok Skydafi, dan Yulianto Widirahardjo sebagai moderator.

Dalam kesempatan itu, Haidar Alwi mengatakan, kabinet saat ini adalah kabinet presidensial.

“Presiden berhak penuh memilih pendampingnya (menteri, red) berdasarkan kebutuhan yang diinginkan oleh orang nomor satu itu (presiden),” ujarnya.

Karena, kata Haidar, sebagai Presiden yang telah memimpin dalam periode sebelumnya, dirinya meyakini bahwa Jokowi memahami apa yang dibutuhkan.

“Sudah pernah memerintah 5 tahun, tentunya Pak Jokowi tahu persis siapa yang terbaik dan siapa yang baik, karena Pak Jokowi tidak punya beban,” jelas Haidar.

Sementara itu, aktivis Prodem, Bursah Zarnubi menilai, sebagai Presiden, Jokowi terlalu royal. Sehingga setiap elemen dianjurkan ikut berpartisipasi (usulkan calon menteri), namun tidak boleh memaksakan kehendak.

“Saya pikir memang ini fase setiap kelompok perlu ikut berpartisipasi memberikan masukan,” imbuhnya.

“Kita berharap kabinet jokowi ini kabinet yang responsif,” tambah Haidar.

Bursah mengharapkan, portofolio kabinet Jokowi nanti harus diisi orang yang memiliki komitmen.

“Kita bisa usulkan di kabinet kerja ini menjadi lebih baik karena Pak Jokowi tidak punya beban,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Jokowi mempersilahkan kepada para pendukungnya untuk menyodorkan nama-nama calon menteri yang sesuai dengan kemampuan.(red)