Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.
“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen, ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.
Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.
“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang, biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.
“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.
Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.
“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.
Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.
“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.
Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB, diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.
“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)
