Tag: BIG

Categories
IPTEK TNI

TNI AL dan BIG Tandatangani Perjanjian Kerjasama di Bali

Koran Jurnal, Bali – Guna melanjutkan sinergi antar institusi, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan pada acara pertemuan bertaraf internasional, yaitu International Hidrographic Organization (IHO) the 15th Marine Spatial Infrastructures Working Group (MSDIWG-15) di Marriott Bali Nusa Dua Resort, Bali, Senin (4/3/2024).

TNI Angkatan Laut yang diwakili Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Budi Purwanto dan Kepala Badan Informasi Geospasial (Ka BIG) Muh. Aris Marfai melaksanakan penandatanganan kerjasama sebagai sinergi dalam penguatan dukungan teknis data batimetri untuk pemutakhiran peta navigasi laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan perairan strategis.

Salah satu tugas Pushidrosal melakukan pemetaan laut begitupun dengan BIG melakukan pemetaan sehingga ke depan dapat dapat bersinergi untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik.

BIG dan Pushidrosal telah bekerjasama dalam sejumlah kegiatan, seperti survei landas kontinen, pelatihan Standards of Competence for Category “B” hydrographic Surveyors, batimetri nasional (batnas), pengumpulan, penelahaan, dan pembakuan Nama Rupabumi Wilayah Laut (NRWL), integrasi data pasang surut ke Indonesia Hydrographic Data Centre (IHDC), survei penentuan batas maritim wilayah Indonesia, serta integrasi layer Electronic Nautical Chart (ENC) Pushidrosal ke Sistem Informasi Pulau (SIPULAU), submisi data NRWL ke Sub-Committe Undersea Features Names (SCUFN).(disp)

Categories
TNI

Komandan Pushidros TNI AL Kunjungan Kerja ke Badan Informasi Geospasial 

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Budi Purwanto mengadakan Kunjungan Kerja ke Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023).

Kunjungan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan sinergitas dan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara kedua institusi.

Dalam kunjungan kerja ke BIG tersebut Danpushidrosal didampingi beberapa Pejabat Utama Pushidrosal dan Kasatker Terkait diantaranya Kapoksahli Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Siswanto, Aspamkersamtas Danpushidrosal Kolonel Laut (E) Renny Lilik Asmoro, Paban Rensurta Pushidrosal Kolonel Laut (KH) Abdul Aziz Muttaqim, Kadisosemet Kolonel Laut (KH) Nawanto Budi Sukoco, Kadisgeomar Kolonel Laut (KH) Muddan Zayadi, Kadishidro Kolonel Laut (P) Agus Triyana, Kadispen Kolonel Laut (KH) Heru Priyantara serta Kapusdalops Pushidrosal Letkol Laut (P) Buyung Kurniawan yang diterima oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. rer.nat Muh Aris Marfai, M.Sc.

Pushidrosal dan BIG merupakan instansi resmi pemerintah Republik Indonesia yang diberi mandat terkait bidang pemetaan dan informasi geospasial, kajian teknis yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yang menjadi rujukan nasional.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, di antaranya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan anatara lain penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Sinergi Data dan Informasi Geospasial serta pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pesisir dan laut nasional, meningkatkan kualitas data Batimetri nasional dengan mengoptimalkan proses Quality Assurance (QC) dan Quality Control (QA) sesuai alur yang ada di Peraturan Menteri tentang Batas Nasional.

Pushidrosal dan BIG selama ini telah menjalin berapa Kerja sama. Antara lain, dalam pemanfaatan bersama data titik-titik kontrol horizontal geodetik, data pasang surut, informasi geospasial, untuk skala nasional mendukung secara teknis tim perundingan perbatasan maritim RI, pembuatan peta NKRI serta survei landas kontinen RI di luar 200 NM serta bersama-sama membuat kajian potensi pengembangan titik dasar berdasarkan data yang dimiliki.

Dalam skala internasional Pushidrosal menghadiri pertemuan Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) dengan mengusulkan penamaan fitur bawah laut dimana sebelum di usulkan di pertemuan internasional tersebut, baik Pushidrosal dan BIG yang tergabung dalam Tim Nasional pembakuan di level nasional menyelenggarakan penamaan rupabumi maupun pembakuan nama rupabumi.(disp)

Categories
Bencana IPTEK Megapolitan

BIG Siap Berkolaborasi Susun Peta Sebaran Rawan Bencana

Koran Jurnal, Cibinong – Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 2.788 bencana alam melanda Indonesia sejak 1 Januari-12 Oktober 2022. Dari jumlah itu, banjir menjadi bencana alam yang paling sering terjadi. Masyarakat pun menjadi khawatir jika keadaan semakin memburuk. Keberadaan peta rawan bencana pun mengemuka.

Menyikapi hal tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan siap berkolaborasi untuk membuat peta sebaran rawan bencana alam.

“Selain mendampingi, BIG juga bisa mengasisteni dalam melakukan pemetaan sebaran rawan bencana alam,” kata Kepala BIG Muh Aris Marfai kepada media saat `Coffee Morning Bersama Kepala BIG` di Aula BIG, Cibinong, Bogor, Selasa (25/10/2022).

BIG, sambung Aris, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG), menyadari pentingnya peta rawan bencana. Menurutnya, adanya peta sebaran rawan bencana dapat memudahkan langkah mitigasi bencana di sejumlah daerah di Indonesia.

“Penyusunan peta rawan bencana bisa berdasarkan peta sistem lahan yang sudah dibuat BIG sebelumnya. Peta sistem lahan mencakup beberapa aspek, seperti landscape dan iklim. Dari sejumlah aspek yang ada, dapat diturunkan jadi peta rawan bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut Aris juga menyampaikan, bahwa IGD berguna untuk mendukung investasi dan membangun ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa ekonomi kreatif bakal menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan dunia.

Terkait dengan hal di atas, BIG terus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga/daerah untuk merampungkan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) pada 2023. Saat ini, Kebijakan Satu Peta telah mencapai 97 persen.

“Dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang PKSP, target 85 peta tematik ditingkatkan menjadi 158 peta tematik yang melibatkan 24 kementerian/lembaga. Tema baru yang ditambahkan, antara lain bidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, dan kemaritiman,” jelas Aris.

Selain itu, Aris juga menyinggung bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) turut terpengaruh dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. UU tersebut membuka peluang adanya kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Aris menjelaskan, Kerja Sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut KPBUMN diperlukan karena keterbatasan anggaran yang ada. Sementara target waktu terus berjalan.

“Dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak diperlukan untuk memberikan terobosan yang inovatif agar pemanfaatan IG bisa terakselerasi menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat,” pungkasnya.(**/hum)

Categories
IPTEK Megapolitan

Samakan Persepsi dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum, BIG Gandeng Kejaksaan Agung

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI terkait pencegahan dan penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono, di Kantor Pusat BIG, Kamis (15/9/2022).

Muhtadi Ganda mengatakan, penandatanganan kerjasama ini dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial (IG).

Dijelaskan Muhtadi Ganda, sebagai salah satu unsur pemerintahan, BIG terikat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap program, kebijakan, dan aktivitas yang dilaksanakan didasari oleh ketentuan hukum yang kuat. Hal ini pun berlaku terhadap para pemangku kepentingan lain yang menjadi mitra kerja BIG.

Ia juga memaparkan bahwa beberapa produk dan kegiatan BIG berpotensi dan berimplikasi hukum. Sebagai contoh, kegiatan kolaboratif antarlembaga yang terikat dengan kontrak pekerjaan terkait tema atau skema tertentu. Sehingga setiap unit kerja lembaga diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap ranah penyelenggaraan IG yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan semua pegawai BIG punya persepsi yang sama khususnya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan IG yang sesuai dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang berlaku,” ujar Muhtadi.

Jamdatun Kejagung Feri Wibisono menyatakan, pihaknya akan siap membantu BIG dalam menghadapi problematika hukum dalam hal penyelenggaraan informasi geospasial (IG).

“Dengan adanya kerjasama ini semoga BIG bisa fokus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Indonesia ke arah yang lebih baik lagi,” ungkap Feri.

Sementara itu Kepala BIG Muh Aris Marfai menuturkan, kolaborasi serta kerja sama BIG dengan pihak Kejaksaan Agung sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dapat mengarah ke ranah hukum perdata ataupun hukum tata usaha negara dalam penyelenggara informasi geospasial dasar.

“Terhadap perbuatan-perbuatan hukum tersebut, selama ini BIG berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan asas tertib hukum. Namun, sebaik apapun usaha melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum dengan memperhatikan asas tersebut, masalah-masalah perdata, tata usaha negara, maupun pidana berpeluang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari,” kata Aris Marfai.

“Untuk itu sangat penting untuk selalu melihat, menjaga, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kepastian jaminan hukum dan pemberian pemahaman hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) BIG merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan hukum lembaga. Mengingat pegawai adalah roda penggerak dalam menyukseskan program-program dan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan BIG,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aris menyampaikan bahwa perkembangan penerapan informasi geospasial sudah mengarah pada hilirisasi dan monetisasi, misalnya program percepatan peta dasar skala besar dengan skema KPBUMN (Kerja Sama Pemerintah dengan BUMN).

“Hal ini tentu saja memperluas peluang terjadinya kelalaian hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen lembaga untuk melaksanakan pencegahan kelalaian tersebut dengan cara meningkatkan literasi hukum,” pungkasnya.

Categories
IPTEK TNI

Danpushidrosal Terima Kunjungan Kepala BIG

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr.rer.nat Muh Aris Marfai, M.Sc. mengadakan kunjungan kerja ke Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).

Dalam kunjungan tersebut Kepala BIG yang didampingi beberapa staf diterima langsung oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P yang didampingi pejabat utama Pushidrosal di Anjungan Utama Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin (10/01/2022).

Kunjungan tersebut bertujuan sebagai media silaturahmi, antar kelembagaan serta untuk mempererat kerja sama antara kedua institusi yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Pushidrosal menyampaikan secara umum tentang tugas, peran dan fungsi Pushidrosal, baik sebagai Kotama Ops TNI dan Kotama Bin TNI AL maupun sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, serta kiprah dan perannya sebagai representasi Pemerintah Indonesia di kancah internasional dalam bidang hidrografi, serta cakupan produk yang dihasilkan berupa peta laut, baik peta kertas maupun elektronik serta publikasi nautika guna mendukung keselamatan pelayaran.

Ditambahkannya, Pushidrosal sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan peran di bidang hidro-oseanografi memiliki kontribusi penting pada sektor maritim di Indonesia, seperti; penyediaan peta laut untuk keselamatan navigasi pelayaran, penetapan batas maritim dengan negara tetangga, menunjang transportasi laut sebagai SLOC maupun SLOT, perikanan, pengembangan wisata bahari, mendukung operasi militer, pembangunan pelabuhan, mitigasi bencana alam, pembangunan sungai dan pesisir, serta mendukung pengelolaan sumber energi laut.

Sementara itu, Kepala BIG menyampaikan bahwa pihaknya berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan Pushidrosal, terlebih kedua institusi memiliki tugas pokok yang saling bersinggungan. Pushidrosal dan BIG selama ini telah beberapa kali mengadakan kerja sama pemetaan di masa lalu diantaranya dalam survei DMRM dan MREP serta Survei Landas kontinen dan sebagainya.

Kepala BIG berharap, ke depan antara Pushidrosal dan BIG dapat mengadakan kolaborasi dalam penyelenggaraan survei Batimetri, pengembangan SDM, pertukaran data dan informasi geospasial kelautan, serta pengelolaan Pusat data dan informasi kelautan.

Kepala BIG beserta rombongan juga berkesempatan mengunjungi satuan kerja Pushidrosal, seperti; Dinas Hidrografi, Dinas Pemetaan, Indonesian Hydrographic Data Center, Dinas Produksi dan Distribusi, serta KRI Spica-934 yang sedang bersandar di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara.(disp/red)

Categories
IPTEK Nasional

Rakornas BIG 2021, Menteri Suharso: IG Bagian Penting dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam perencanaan nasional. Terlebih saat ini pembangunan nasional telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial (THIS).

Hal tersebut disampaikan Suharso saat membuka Rakornas IG yang digelar secara virtual pada Kamis (05/08/2021).

Rakornas bertema “Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan” tersebut merupakan kelanjutan dari pra-Rakornas pada 23-24 Juni 2021. Pra-Rakornas membahas persiapan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG dalam jangka waktu 25 tahun.

Rencana Induk Penyelenggaraan IG disusun dengan memperhatikan ketersediaan IG yang mutakhir, kebutuhan pembangunan nasional, kebijakan prioritas nasional, dan perkembangan ilmu teknologi. Dengan adanya IG yang berkualitas dan andal, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, reformasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

“Data geospasial ini mewarnai dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Satu Data Indonesia (SDI) yang pembinaannya diprioritaskan pada beberapa aspek. Diantaranya data terkait kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial, data terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta perencanaan dan penganggaran pembangunan. SDI juga digunakan untuk mengurai kekusutan data identitas terpadu,” jelas Suharso.

Suharso beranggapan, ketersediaan data spasial sangat penting dalam rangka menyusun langkah dalam pembangunan nasional. Ini menempatkan IG dalam posisi yang vital.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai pembicara kunci Rakornas IG 2021 mengatakan jika IG juga berperan penting dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).  Kebijakan ini dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama,” kata Airlangga.

Hal tersebut, lanjut Airlangga, diperlukan dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial. Sebab, IG merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” tutur Airlangga.

Airlangga berharap, produk KSP terus dioptimalkan pemanfaatannya dalam penyediaan sistem informasi berbasis spasial. Khususnya dari aspek ekonomi dan investasi, berupa pemetaan potensi sumber daya ekonomi.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa saat ini IG juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Tidak hanya dalam konteks perencanaan, namun pada tataran decision making system.

Karenanya, Rakornas IG 2021 ini diharapkan setidaknya memuat tiga hal pokok. Pertama, review rencana aksi penyelenggaraan IG oleh K/L dengan terbitnya peraturan perundangan baru seperti UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan IG, serta Peraturan Presiden tentang KPBUMN.

“Kedua, kesepakatan dalam penyusunan framework rencana induk penyelenggaraan IG sebagai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG,” ujar Aris.

Terakhir, terkait isu-isu strategis bidang IG lainnya, seperti keberlanjutan kebijakan SDI, integrasi data statistik dengan data spasial, dan dukungan penyelenggaraan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dengan tiga hal pokok tersebut, penyusunan framework rencana induk menjadi salah satu prime  mover dalam penyelenggaraan IG kedepannya,” pungkas Aris.(hum/red)

Categories
IPTEK Ragam

Kepala Bappenas Lantik Muh Aris Marfai sebagai Kepala BIG yang Baru, Menggantikan Hassanudin Zainal Abidin

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa melantik Prof. Dr.rer.nat Muh Aris Marfai, M.Sc sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang baru menggantikan Prof. Hasanuddin Zainal Abidin.

Pelantikan dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Bappenas Suharso berharap Aris Marfai mampu memperkenalkan lembaga yang dipimpinnya ke masyarakat umum, khususnya pengguna data geospasial. Dengan dinamika yang terjadi, mulai dari berbagai kejadian bencana alam, dan pelemahan ekonomi global akibat pandemi covid, tugas BIG ke depan tidak semakin ringan.

“Sebagaimana saudara ketahui, bahwa BIG adalah lembaga yang sangat strategis dalam mendukung program-program pemerintah. Produk utama berupa Informasi Geospasial (IG) sangat dinantikan keberadaannya oleh K/L dan Pemda dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, namun juga oleh dunia usaha dan masyarakat,” ujar Suharso.

Dari aspek perencanaan pembangunan, lanjut Suharso, paradigma perencanaan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) menempatkan arti penting IG dalam posisi yang vital. Sehingga, keberadaan IG yang lengkap, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu prioritas.

“Saya percaya, dengan kemampuan, pengalaman, networking, dan komitmen saudara yang telah terpilih melalui seleksi terbuka yang sangat ketat, saudara akan mampu membawa BIG menjadi lembaga yang penting dan diperhitungkan dalam mendukung pembangunan nasional,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Suharso juga berpesan agar percepatan peta dasar skala besar, baik wilayah darat, laut maupun wilayah pantai menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya. Implementasi Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta juga memerlukan upaya nyata.

Selain itu, pelayanan kepada daerah dalam percepatan penyusunan rencana tata ruang, dan pembinaan pada berbagai pemanfaatan IG oleh K/L, seperti mitigasi bencana, rekonstruksi dan rehabilitasi perlu dipercepat menggunakan metode yang tepat. Terakhir, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi, terobosan IPTEK, serta standar yang lengkap untuk mempercepat IG oleh BIG dengan struktur organisasi yang mendukung secara optimal.

“Penegakan prinsip-prinsip tata laksana yang baik (good governance principles) perlu menjadi perhatian utama. Mudah-mudahan Saudara dapat membawa BIG lebih baik lagi dan tidak meninggalkan jejak-jejak yang kurang menyenangkan di masa yang akan datang,” kata Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Aris Marfai dilantik sebagai Kepala BIG dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 127 Tahun 2015.

“Kita akan bekerja secara serius untuk percepatan pengadaan peta dasar yang menjadi suatu keharusan. Kami juga mendukung PP terbaru, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. BIG sangat berkompeten dan berperan dalam kesuksesan pelaksanaan PP tersebut,” tutur Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Aris Marfai.(hum/red)

Categories
Infrastruktur IPTEK

BIG dan BSN Resmikan Layanan Akses Informasi Geospasial ‘SNI Corner’

Koran Jurnal, Cibinong – Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial (BIG), Wiwin Ambarwulan dan Kepala Biro Humas dan Informasi, Badan Standarisasi Nasional (BSN) Zul Amri bersama-sama meresmikan ruang pelayanan akses Informasi Geospasial ‘SNI Corner’, di kantor BIG, Jalan Raya Cibinong, Bogor, Selasa (10/12/2019).

Wiwin mengatakan, peresmian SNI Corner dalam rangka meningkatkan pelayanan akses dan pemanfaatan dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang Informasi Geospasial kepada masyarakat.

“Seluruh proses penyelenggaraan IG diharapkan mudah diakses seluruh pihak dengan adanya standar yang bermutu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan data dan IG,” kata Wiwin.

Pembangunan SNI Corner ini, lanjut Wiwin, sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial beserta turunannya, yaitu PP Nomor 9 Tahun 2014, bahwa BIG sebagai instansi pembina penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) nasional wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG guna memperlancar penyelenggaraan IG.

“Salah satu pilar infrastruktur IG tersebut adalah standar. Di BIG, tugas tersebut diemban Kedeputian Bidang infrastruktur IG, khususnya di Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG,” kata Wiwin.

Ia juga menambahkan, dengan adanya SNI Corner di lingkungan BIG, maka akan membantu mempromosikan standar-standar yang telah ditertibkan oleh BIG.

“Jadi buat kami ini sangat membantu mempromo BSN khususnya sekaligus produk-produk standar BIG. Keuntungannya kita punya SNI yang dipromo di dalam jaringan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi Badan Standart Nasional (BSN) Zul Amri mengungkapkan SNI Corner yang diresmikan di Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan SNI Corner yang ke-31. Dimana sebelumnya sudah diluncurkan di 20 Perguruan Tinggi dan 10 Instansi pemerintahan.

Amri menerangkan outlet layanan dan promosi Informasi yang menyediakan dokumen SNI dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) beserta sistem aksesnya yang terletak di dalam ruangan perpustakaan atau ruang lainnya yang strategis pada perguruan tinggi atau instansi pemerintah.

Sebelum acara peresmian SNI Corner tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara BIG dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai payung pembangunan SNI Corner.(red)

Categories
Ekonomi IPTEK

Informasi Geospasial Untuk Indonesia Lebih Baik

Koran Jurnal, Bogor – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Indonesia Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengapresiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memprakarsai sistem informasi modern Kepulauan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Bambang Brodjonegoro saat menghadiri dan membuka secara resmi puncak acara 50 Tahun Hari Informasi Geospasial di Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2019).

Menteri PPN menjelaskan untuk perencanaan yang baik tentu perlu berbagai macam data, baik data statistik dari BPS serta data sektoral yang menyangkut kementerian. Karena dari waktu kewaktu kementerian terus berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah peta-peta yang dibuat itu sudah sesuai perencanaan atau belum. Apalagi Indonesia, negara yang tersentralisasi.

“Dengan bantuan peta jadi sangat penting peta yang detail. Kementerian PPN mendorong BIG dalam membuat peta yang lebih memudahkan kita dalam perencanaan. Dan sejauh ini progresnya sudah sangat baik karena proses perencanaan kita sudah sangat terbantu oleh BIG,” ujarnya.

Bambang berharap kedepan BIG menjadi otoritas untuk pemetaan yang berstandar global. Tentunya bisa membantu pemerintah dalam kesenjangan letak daerah termasuk informasi seakurat mungkin mengenai kondisi berbagai daerah di Indonesia terutama daerah yang di kategorikan tertinggal, daerah terluar dan daerah perbatasan. Sehingga nanti tidak ada lagi isu pemerintah melupakan daerah-daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Hari Informasi Geospasial 2019 Muhtadi Ganda Sutrisna mengungkapkan, peringatan hari Informasi Geospasial ke-50 mengangkat tema ‘Informasi Geospasial Untuk Indonesia Lebih Baik’.

Tema tersebut, jelas Muhtadi, untuk meningkatkan tanggungjawab BIG akan pentingnya kualitas informasi geospasial yang mengacu kepada satu referensi, satu standar, satu geodatabase dan satu geoportal untuk mewujudkan kebijakan satu peta (one map policy).

“Untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, BIG kedepannya akan mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia,” kata Muhtadi, Sekretaris Utama BIG.

Sebelumnya, rangkaian acara puncak 50 Tahun Hari Informasi Geospasial (HIG) 2019, panitia mengadakan berbagai lomba, antara lain lomba gambar peta untuk anak “We Love Map”. Sosialisasi Anti Narkoba dengan acara Nobar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) serta berkolaborasi dengan Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN). Indonesia Geospasial Technology Exhibition 2019 (IGTE), Workshop Pengguna IG (KCP III Stakeholder), Workshop Asesor Kompetensi Gudang Informasi Geospasial, Bimbingan Teknis (Bimtek) Toponimi.

Di acara puncak panitia HIG 2019, juga menggelar refleksi 50 th BIG, Senam Bersama BIG, BIG Peduli (donor darah,  layanan kesehatan, khitanan massal, bazar dan santunan pendidikan), Open House BIG, Penghargaan Bhumandhala Award, Penyerahan Produk BIG dan Peluncuran Aplikasi IG.

Sementara rangkaian lain HIG 2019, tambah Muhtadi, panitia akan menggelar Geospasial Soccer Cup pada 18 Oktober 2019 di Stadion Persikabo Kabupaten Bogor dan acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi Geospasial dengan tema Milenial Melek Geospasial yang diadakan 25 Oktober 2019 di Empire XXI Yogyakarta. Dan acara HIG 2019 ditutup dengan acara The Royal Jogja Sand Dunes Geospasial Run 2019 pada 27 Oktober 2019 dengan start-finish Museum Gumuk Pasir, Yogyakarta.

Hadir pada acara puncak HIG 2019 diantaranya sejumlah pejabat kementerian, pejabat daerah, BIN, BNN, mahasiswa dari berbagai universitas, dan tamu undangan.(red)

Categories
Nasional

Rakornas IG 2019, Ini Kata Menteri Bappenas Soal Pentingnya Ketersediaan Data dan Informasi Geospasial

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menerima hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019 yang meliputi antara lain penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah, efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

“Penyediaan data informasi geospasial memiliki peran signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi geospasial,” kata Bambang sesuai menghadiri Rakornas Informasi Geospasial 2019 bertema “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial”, di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Bambang menuturkan untuk mendapatkan gambaran geospasial yang tajam dan akurat sudah tentu diperlukan informasi geospasial yang lebih rinci.

Dia menuturkan rakornas itu diselenggarakan dalam konteks yang strategis karena waktunya bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hasil rakornas itu akan mempertajam rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024, karena penyusunan RPJMN tidak hanya didasarkan pada analisis ekonomi tapi juga pada analisis lokasi dan kewilayahan.

“Ketersediaan data informasi geospasial akan sangat memudahkan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pencapaian prioritas pembangunan nasional,” tuturnya.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan rakornas itu mencatat sejumlah arah kebijakan dan strategi.

Arah kebijakan pertama adalah mendorong peningkatan penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah secara berkala dengan fokus pada data akuisisi skala 1:25.000 dan 1:5.000 dalam ukuran milimeter.

Kedua, meningkatkan efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan pendekatan desain jaringan hibrid.

Ketiga, meningkatkan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia informasi geospasial berkualitas dalam upaya menyediakan permintaan melalui peningkatan sumber daya manusia terutama S1 di pemerintah daerah.

Keempat, mempercepat penetapan batas wilayah negara dan administrasi dengan pendekatan kurva tertutup.

Hasanuddin menginginkan agar data dan informasi yang sudah diproduksi oleh BIG maupun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa ditempatkan di satu jaringan online portal yang kemudian bisa diakses sebanyak mungkin secara gratis oleh berbagai pihak di Indonesia.

“Jadi di negara yang sebesar Indonesia ini pengelolaan informasi geospasial sentralistik hanya umumnya oleh BIG untuk peta-peta dasar. Nah ini nampaknya berikutnya Indonesia perlu punya semacam lembaga yang khusus menangani informasi geospasial di level provinsi sehingga masalah-masalah penataan ruang pembangunan di level tapak, mitigasi bencana yang terjadi di level tapak itu bisa ditangani cepat oleh daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Acara Rakornas IG 2019 diikuti oleh ratusan peserta dari Kementerian dan Lembaga dan stakeholder.(ant/red)